Cegah Potensi Serangan Siber, Ini yang Jadi PR Pemerintah
Kontak Perkasa - Banyaknua serangan siber terhadap jaringan internet milik pemerintah membuat kebutuhan terhadap penyelenggaran jaringan yang aman sangat diperlukan. Data menunjukan pada tahun 2018 terjadi 12,8 juta serangan siber di Indonesia.
Adapun target paling banyak domain go.id, ac.id, co.id. Penggunaan jaringan publik oleh pemerintah dengan tingkat keamanan yang rendah, mudah sekali menjadi target serangan siber.
Apalagi sistem platform data yang digunakan milik pemerintah juga sangat bervariasi, tidak terstandarisasi, dan tidak terintegrasi dengan baik antar lembaga sehingga membuat potensi serangan siber semakin melebar.
Kondisi tersebut tentunya tidak bisa dibiarkan,karena Indonesia sangat rentan dengan keamanan informasi milik negara. Yang dibutuhkan saat ini adalah jaringan khusus yang aman dari semua potensi serangan untuk digunakan penyelenggara negara, baik pemerintah maupun unsur pertahanan dan keamanan.
Pemerintah dipandang perlu segera menetapkan kebijakan afirmatif yang meliputi tahapan rancang bangun jaringan, peralatan, platform dan aplikasi, yang harus dibuat dan dikuasai oleh industri dan tenaga ahli dalam negeri untuk menjamin keamanan nasional. Dengan system enkripsi yang dibuat sendiri, maka Indonesia akan mampu mengantisipasi dan mengurangi berbagai macam bentuk serangan siber.
Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik
Menurut pengamat telekomunikasi dan anggota Mastel Nonot Harsono, kebutuhan terhadap jaringan yang aman dan mandiri saat ini sangat diperlukan.
“Saat ini pemerintah kan masih menggunakan jaringan publik, untuk berhubungan antar pusat dan daerah, padahal jaringan publik ini terhubung dengan jutaan pengguna lainnya, hal ini sangat rawan,” jelas Nonot dalam keterangannya, Senin (8/7/2019).
Ia memandang, seharusnya sejak awal didesain dua penyelenggaran jaringan yakni khusus dan umum, yakni khusus pemerintah dan publik. Jaringan milik pemerintah ini dirahasikan, untuk memastikan keamanannya dari kemungkinan sabotase.
Dengan sinergi antara BUMN dengan pihak swasta dalam negeri yang menyediakan jaringan, device dan software yang memiliki tingkat keamanan tinggi, maka dapat digunakan oleh pemerintah ataupun lembaga negara lainnya.
Keterlibatan perusahaan dalam negeri baik BUMN maupun swasta yang memiliki kemampuan untuk merekayasa industri mutlak diperlukan untuk menjamin keamanan jaringan.
Adanya perusahaan baik BUMN maupun swasta yang memiliki kemampuan merancang dan mengembangkan serta memiliki teknologi untuk membangun sistem komunikasi jaringan aman dan mandiri.
Adapun target paling banyak domain go.id, ac.id, co.id. Penggunaan jaringan publik oleh pemerintah dengan tingkat keamanan yang rendah, mudah sekali menjadi target serangan siber.
Apalagi sistem platform data yang digunakan milik pemerintah juga sangat bervariasi, tidak terstandarisasi, dan tidak terintegrasi dengan baik antar lembaga sehingga membuat potensi serangan siber semakin melebar.
Kondisi tersebut tentunya tidak bisa dibiarkan,karena Indonesia sangat rentan dengan keamanan informasi milik negara. Yang dibutuhkan saat ini adalah jaringan khusus yang aman dari semua potensi serangan untuk digunakan penyelenggara negara, baik pemerintah maupun unsur pertahanan dan keamanan.
Pemerintah dipandang perlu segera menetapkan kebijakan afirmatif yang meliputi tahapan rancang bangun jaringan, peralatan, platform dan aplikasi, yang harus dibuat dan dikuasai oleh industri dan tenaga ahli dalam negeri untuk menjamin keamanan nasional. Dengan system enkripsi yang dibuat sendiri, maka Indonesia akan mampu mengantisipasi dan mengurangi berbagai macam bentuk serangan siber.
Baca Juga : Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik
Menurut pengamat telekomunikasi dan anggota Mastel Nonot Harsono, kebutuhan terhadap jaringan yang aman dan mandiri saat ini sangat diperlukan.
“Saat ini pemerintah kan masih menggunakan jaringan publik, untuk berhubungan antar pusat dan daerah, padahal jaringan publik ini terhubung dengan jutaan pengguna lainnya, hal ini sangat rawan,” jelas Nonot dalam keterangannya, Senin (8/7/2019).
Ia memandang, seharusnya sejak awal didesain dua penyelenggaran jaringan yakni khusus dan umum, yakni khusus pemerintah dan publik. Jaringan milik pemerintah ini dirahasikan, untuk memastikan keamanannya dari kemungkinan sabotase.
Dengan sinergi antara BUMN dengan pihak swasta dalam negeri yang menyediakan jaringan, device dan software yang memiliki tingkat keamanan tinggi, maka dapat digunakan oleh pemerintah ataupun lembaga negara lainnya.
Keterlibatan perusahaan dalam negeri baik BUMN maupun swasta yang memiliki kemampuan untuk merekayasa industri mutlak diperlukan untuk menjamin keamanan jaringan.
Adanya perusahaan baik BUMN maupun swasta yang memiliki kemampuan merancang dan mengembangkan serta memiliki teknologi untuk membangun sistem komunikasi jaringan aman dan mandiri.
Comments
Post a Comment