Rudiantara Harap Internet di Papua Dibuka Secepatnya
Kontak Perkasa - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan pihaknya belum mengetahui hingga kapan pencabutan blokir akses internet di Papua dan Papua Barat.
Rudiantara hanya berharap agar akses internet atau data bisa dibuka secepatnya. Ia mengatakan layanan telepon dan pesan singkat masih bisa digunakan.
"Mudah-mudahan layanan data bisa digunakan lagi secepatnya," kata Rudiantara saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (23/8) malam. "Sedangkan layanan voice & SMS bisa digunakan terus karena tidak dibatasi," lanjutnya.
Rudiantara mengatakan Kemenkominfo terus berkoordinasi dengan aparat terkait kondisi rusuh di Papua. "Kami monitor terus kondisi di lapangan bersama aparat penegak hukum," ujarnya.
Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik
Sebelumnya, Kemenkominfo melakukan pemblokiran akses data di Papua dan Papua Barat pada Rabu (21/8). Hal itu terkait dengan upaya proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Pemblokiran juga dilakukan untuk menangkal hoks yang memicu aksi. Pada Senin (19/8), Kemenkominfo telah melakukan perlambatan (throttling) akses jaringan internet di beberapa wilayah Papua saat terjadi aksi massa.
South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) memprotes langkah Kemenkominfo melakukan throttling atau pelambatan akses di Papua.
Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto mengatakan kebijakan ini adalah bentuk pencekikan hak digital masyarakat.
"SAFEnet memprotes langkah pemerintah lewat Kominfo yang melakukan kembali praktik internet shutdown dalam bentuk pencekikan internet di provinsi Papua dan Papua Barat dengan dalih menekan peredaran hoaks yang memicu kerusuhan," kata Damar.
Rudiantara hanya berharap agar akses internet atau data bisa dibuka secepatnya. Ia mengatakan layanan telepon dan pesan singkat masih bisa digunakan.
"Mudah-mudahan layanan data bisa digunakan lagi secepatnya," kata Rudiantara saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (23/8) malam. "Sedangkan layanan voice & SMS bisa digunakan terus karena tidak dibatasi," lanjutnya.
Rudiantara mengatakan Kemenkominfo terus berkoordinasi dengan aparat terkait kondisi rusuh di Papua. "Kami monitor terus kondisi di lapangan bersama aparat penegak hukum," ujarnya.
Baca Juga : Ini Investasi yang menarik di Tahun Politik
Sebelumnya, Kemenkominfo melakukan pemblokiran akses data di Papua dan Papua Barat pada Rabu (21/8). Hal itu terkait dengan upaya proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Pemblokiran juga dilakukan untuk menangkal hoks yang memicu aksi. Pada Senin (19/8), Kemenkominfo telah melakukan perlambatan (throttling) akses jaringan internet di beberapa wilayah Papua saat terjadi aksi massa.
South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) memprotes langkah Kemenkominfo melakukan throttling atau pelambatan akses di Papua.
Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto mengatakan kebijakan ini adalah bentuk pencekikan hak digital masyarakat.
"SAFEnet memprotes langkah pemerintah lewat Kominfo yang melakukan kembali praktik internet shutdown dalam bentuk pencekikan internet di provinsi Papua dan Papua Barat dengan dalih menekan peredaran hoaks yang memicu kerusuhan," kata Damar.
Comments
Post a Comment