Jangan Coba-coba Beli Mobil Mewah Pakai KTP Orang Lain!
PT Kontak Perkasa Futures - Akhir-akhir ini mulai terbongkar modus pemilik mobil mewah memalsukan identitas agar tak kena pajak progresif. Modusnya adalah dengan mencatut KTP orang lain untuk membeli mobil mewah.
Masalahnya, pemilik mobil mewah itu banyak yang menunggak pajak. Alhasil, pemilik KTP yang dicatut untuk membeli mobil mewah tersebut ditagih utang pajak. Padahal, punya mobil saja tidak.
Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas untuk kepentingan membeli mobil mewah.
Ini dilakukan seiring banyaknya temuan kasus penunggak pajak mobil mewah, namun saat ditagih, si objek pajak yang terdaftar tidak tahu apa-apa dan merasa tidak pernah membeli mobil tersebut.
Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas
"Modus ini memang sering terjadi. Oleh sebab itu, kami nanti ke depan akan lakukan antisipasinya," kata Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, di Duren Sawit, Jakarta Timur.
Menurut Faisal, langkah antisipasi tersebut adalah dengan implementasi Single Identity Number (SIN). Cara ini disebut bakal mengintegrasikan antara nomor NPWP dan NIK. Sehingga cukup dengan nomor NIK saja.
"Nanti sistem ini terhubung ke Dukcapil dan Dirlantas Polda Metro Jaya, dan di situ akan terjadi clearance," lanjut Faisal.
Dari situ nanti bisa diketahui dan diputuskan, apakah pemilik KTP yang bersangkutan memungkinkan memiliki mobil mewah.
"Apabila dari data NIK yang ada mereka tidak memungkinkan, maka datanya akan dikesampingkan untuk tidak diproses di Dirlantas Polda Metro Jaya. Itu harapan kami. Ada single identification untuk sistem balik nama kendaraan bermotor," ujar Faisal.
Masalahnya, pemilik mobil mewah itu banyak yang menunggak pajak. Alhasil, pemilik KTP yang dicatut untuk membeli mobil mewah tersebut ditagih utang pajak. Padahal, punya mobil saja tidak.
Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas untuk kepentingan membeli mobil mewah.
Ini dilakukan seiring banyaknya temuan kasus penunggak pajak mobil mewah, namun saat ditagih, si objek pajak yang terdaftar tidak tahu apa-apa dan merasa tidak pernah membeli mobil tersebut.
Baca Juga : Bitcoin 'Bikin Sakit', Lebih Baik Pilih Emas
"Modus ini memang sering terjadi. Oleh sebab itu, kami nanti ke depan akan lakukan antisipasinya," kata Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, di Duren Sawit, Jakarta Timur.
Menurut Faisal, langkah antisipasi tersebut adalah dengan implementasi Single Identity Number (SIN). Cara ini disebut bakal mengintegrasikan antara nomor NPWP dan NIK. Sehingga cukup dengan nomor NIK saja.
"Nanti sistem ini terhubung ke Dukcapil dan Dirlantas Polda Metro Jaya, dan di situ akan terjadi clearance," lanjut Faisal.
Dari situ nanti bisa diketahui dan diputuskan, apakah pemilik KTP yang bersangkutan memungkinkan memiliki mobil mewah.
"Apabila dari data NIK yang ada mereka tidak memungkinkan, maka datanya akan dikesampingkan untuk tidak diproses di Dirlantas Polda Metro Jaya. Itu harapan kami. Ada single identification untuk sistem balik nama kendaraan bermotor," ujar Faisal.
Comments
Post a Comment